Jakarta Masih Terkorup di Indonesia

Pemprov DKI Jakarta dibawah kepemimpinan Jokowi dan Ahok memang agak berbeda dan unik, hanya saja terburu-buru bila mengatakan Jakarta saat ini tidak korup dengan masa jabatan yang belum genap 100 hari, seperti ungkapan Wakil Gubernur yang mengatakan Jakarta Korup itu pada tahun yang lalu. Berarti maksudnya di era kepemimpinan kepala daerah DKI Jakarta sebelumnya. 

Di lingkungan pemda DKI Jakarta mungkin masuk akal, bila semasa jabatan kepala daerah DKI Jakarta yang hampir seratus hari, Ahok bisa menyimpulkan Jakarta tidak korup lagi. Bagaimana tidak, diawal-awal Jokowi langsung berembuk dan meminta KPK memantau jajarannya beberapa waktu yang lalu. Pastinya oknum-oknum korup di Pemda pasang kuda-kuda dan lebih ngeri untuk melakukan korupsi. Semua yakin untuk lingkungan Pemprov DKI Jakarta, ruang untuk korupsi bagi mereka yang berjiwa korup jadi menciut saat ini.

Mengecilnya ruang dan kesempatan korupsi di Jakarta bukan hanya disebabkan kepemimpinan baru Pemprov DKI Jakarta. Itu pun berkat dukungan masyarakat yang makin sadar hukum dan para penggerak anti korupsi yang dipelopori KPK membuat celah dan kesempatan korupsi menjadi kecil, apalagi KPK terdapat di kota yang sama di Jakarta ini. Tapi, seperti yang dikutip, bahwa Jakarta masih menjadi kota terkorup di Indoenesia (tv.detik.com)

Tidak bisa Jakarta dikatakan tidak korup pada kepemimpinan  kepala daerah yang baru ini, sebabnya Kota Jakarta adalah Ibukota Negara Republik Indonesia. Didalamnya terdapat kotak-kotak kewenangan, serta otonomi yang tidak terkait dengan Pemprov Kota Jakarta, meskipun berada di area kota Jakarta. Tidak mungkin Pemprov DKI Jakarta masuk ke salah satu departemen yang menjadi kewenangan seorang Menteri, kecuali hanya dilingkungan dinas saja. Apalagi kotak yang memiliki garis komando seperti kepolisian atau TNI, pastinya tidak dalam ruang lingkup wewenang Pemprov DKI Jakarta, kecuali koordianasi. Demikain pula departemen-departemen lainnya seperti Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementrian Agama, serta departemen-departemen lainnya yang berlokasi di DKI Jakarta ini. Artinya, kemungkinan terjadinya korupsi di Jakarta tidak selalu bisa terkontrol oleh Pemprov DKI Jakarta yang baru ini.

Untuk gebrakan-gebrakan dilingkungan yang menjadi otonomi Kepala daerah yang baru, Jokowi dan Ahok pastinya sudah membuat mereka takut dan berpikir ulang untuk melakukan korupsi. Mulai dengan pembenahan sistim kerja, pakaian kerja, disiplin dan kualitas kerja sudah banyak perubahan meski mereka baru menjabat kurang dari 100 hari. 

Jakarta masih jadi kota terkorup lalu lintasnya jelang 100 hari kerja kepala daerah DKI Jakarta, Jokowi dan Ahok, belum terurai dan terselesaikan. Yah, pastinya macet itu korup (corrupt) yang berarti kacau..Artinya Jakarta belum terbebas dari masalah korup untuk lalu lintasnya, makanya beberapa ide seperti ganjil genap digelontorkan dan akan diterapkan dalam waktu dekat ini.

Untuk kependudukan pun, Jakarta masih yang terkorup di Indonesia. Penyebab utamanya tentu oleh urbanisasi akibat daya tarik metropolis kota Jakarta. Sangat luas dampak urbanisasi itu, baik dilihat dari sisi sosial, budaya dan ekonomi. Pelik, bila memikirkan korupnya kependudukan di Jakarta ini. Hal yang wajar, bila Jakarta menjadi kota terpadat di antara kota-kota besar lainnya di Indonesia. Semua hal dan kesempatan yang mereka butuhkan ada di Jakarta yang sarat dengan multi fasilitas dan kesempatan, meskipun itu dikolong jembatan atau bantaran kali.

Korup lainnya adalah banjir yang selalau terjadi di DKI Jakarta ini, meskipun sudah banyak cara untuk mengatasi banjir ini. Untuk masalah yang satu ini bisa dibilang bukan kesalahan kepala daerah yang memimpin. Seyogyanya terjadi akibat perbuatan manusia yang memiliki kebiasaan buruk dan tidak perduli lingkungannya sebagai penyebab utamanya. Melihat kali atau sungai sepertinya gatal, jika tidak buang sampah kedalamnya. Memperluas lahannya menjorok kearah salauran air, sehingga saluran air menjadi lebih sempit atau hal-hal buruk yang umum terjadi dilakukan oleh mereka yang tidak sadar dampaknya kan menimbulkan banjir.

Semangat kerja dan ide kepala daerah baru,  Jokowi dan Ahok memang perlu apresiasi dengan positif, dan bukan terlalu banyak mengatakan "bagus", "keren" atau "hebat", tapi dibibir saja. Budaya unggah ungguh umumnya palsu alias jendol dibelakang. Coba saja lihat berapa kali Ahok marah dalam suatu pertemuan dan tidak ada jawaban atau bantahan, bukannya kalau tidak bersalah dan merasa benar harus memberikan jawaban dan klarifikasi? Kelakuan dan kebiasaan penjilat dipertontonkan, akhirnya tidak ada kontrol untuk keputusan yang belum tentu benar semua itu. Mungkin Ahok akan senang, bila saat dia marah ada yang instruksi atau klarifikasi. Ini juga budaya korup dari bawahan Pemprov DKI Jakarta, asal bapak senang lah.

Untuk kasus korupsi yang berhubungan dengan uang di Pemda DKI Jakarta selama masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru memang belum ada, bukannya tidak ada. Saat ini Pemda DKI Jakarta menjadi neraka bagi mereka yang terbiasa pungut sana pungut sini. Namun, Pemprov DKI Jakarta yang baru juga harus berani menyelidiki kemungkinan-kemungkinan korupsi sebelum masa jabatan mereka berdua, agar tidak ada pelaku baru semasa kepemimpinannya. 

Restorasi korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta sangat diperlukan, agar Jakarta lebih maju kedepannya. Disamping korup masalah keuangan, masalah urbanisasi dan lainnya pun perlu restorasi yang serius, karena mereka saling terkait satu sama lain. Jadi, untuk mengatakan Jakarta tidak Korup rasanya kurang tepat dan kesusu (red: terburu-buru) untuk masa jabatan yang belum genap 100 hari.

Jakarta tidak korup sangat tepat bila dikatakan diakhir masa jabatan, apabila terbukti Jakarta memang lebih baik nantinya. Dan korup bukan berarti hanya berhubungan dengan tindakan korupsi (merugikan keuangan negara), tapi korup juga termasuk diberbagai aspek, baik itu ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya (Ipolesosbud).