LIBYA ADA 6 JUTA QADAFI, INDONESIA BERAPA?

Ulasan Transparancy International (TI) tentang korupsi yang terjadi di seluruh dunia, yang seluruhnya berjumlah 176 negara sangat menarik sekali. Indonesia saat ini lumayan peringkat negara korupnya, yaitu di 118 dari 176 negara tersebut dan masih lebih baik dari negara terkorup seperti Somalia dan Korea Utara yang menempati posisi terbawa.

Menurut TI, tidak ada negara yang bebas murni dari tindak korupsi, bahkan Amerika Serikat pun berada pada posisi 19. Negara yang tingkat korupsinya melonjak drastis ternyata adalah di beberapa negara yang baru saja mengalami perubahan demokrasi, seperti Tunisia, Mesir dan Libya.  Ada anggapan, bahwa di Libya dulu hanya ada seorang Qadafi, tapi sekarang ada lebih dari 6 juta Qadafi di Libya. Wauu.. bukan main, mereka pintar menggunakan kesempatan.

Bagaimana dengan Indonesia?

Percaya tidak percaya, anggapan di Libya hanya 1-2 dengan Indonesia, terutama setelah Indonesia mengalami perubahan dari orde baru ke era reformasi. Bayangkan bila hal tersebut terjadi, berarti ada sekitar 6 juta koruptor  berkaliber Qadafi di Indonesia ini. Apalagi ditambah dengan sistim otonomi daerah dan pemilihan secara langsung. Tentunya praktek balik modal terjadi dan bohong kalo mereka bilang keluar uang demi rakyat!

Pada kenyataannya memang hampir sama anggapan di Libya dengan kenyataan di Indonesia, yang konon dahulu di era orde baru kekuasaan hanya tertumpu pada seorang,  sekarang ini kekuasaan terpencar sesuai dengan besaran wilayah. Di era orde baru tidak pernah terdengar ada koruptor kakap tertangkap dan ramai di media massa, tapi sekarang semakin banyak mereka si koruptor-koruptor yang tersenyum melambaikan tangan minta dukungan di KPK.

Betapa lelahnya KPK dan Para Pegiat Anti Koruptor jika memang demikian, mungkin hanya seujung kuku yang berhasil diberantas, sedangkan koruptor lain keburu pasang strategi tobat atau ikut berteriak anti korupsi supaya tidaka terendus. 

Tidak usah jauh-jauh, coba lihat bandrol biaya masuk diawal tahun ajaran di sekoalh-sekolah menengah tingkat atas negeri yang sebagian luar biasa mahal. Apakah pungutan itu sah atau memang disahkan saja asal sama-sama menguntungkan beberapa pihak, pastinya oleh mereka yang berada diatas wewenang kepsek. Ada beberapa sumber berita dimana terjadi keresahan di beberapa sekolah berlabel RSBI dengan rencana pemerintah yang akan menggelontorkan wajib belajar 12 tahun, seribu alasan keresahan diutarakan yang ujung-ujungnya adalah basi. Sekolah banyak yang jadi perusahaan demi keuntungan beberapa oknum pengelolanya, terutama pada sekolah negeri yang nota bene seluruh anggaran ditanggung oleh pemerintah.

Kemudian berapa kepala daerah yagn sudah masuk perangkap KPK, yang dulu di jaman orde baru tidak ada seorang kepala daerah tertangkap dan diadili seperti sekarang. Ini jelas sekali anggapan yang terjadi di timur Tengah tidak beda jauh dengan kenyataan di Indonesia.

Di era orde baru tidak pernah ada tawuran massal antar kampung atau demonstrasi anarkis model sekarang, karena konon langsung door jika terjadi waktu itu oleh penguasa orde baru. Sekarang memang demokrasinya lebih baik, tapi masyarakatnya belum siap, jadi amburadul dan kebablasan. Sebentar-bentar demonstrasi, tidak setuju dengan peraturan ngamuk, dan lain sebagainya. Bukannya hal tersebut akan menghambat ekonomi saja, bahkan sebagian demo atau unjuk rasa tidak murni untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak. Kalau yang demo hanya sepuluh, dua puluh, berwajah sangar yang kerap ditemui didepan-depan BUMN atau departemen, itu mewakili siapa dan untuk siapa? Demo omong kosong! Tapi ada juga sebagian demo yang memang murni tidak dibayar, seperti demo memperjuangkan kenaikan UMR atau demo sosial lainnya seperti demo masalah Palestina. Bukan berarti era Orde Baru lebih baik dari era saat ini, ini hanya sedikit mengungkap fakta sebagai perbandingan.

Balik ke anggapan Libya yang kalau dipikir-pikir terjadi juga di Indonesia, berarti sangat berat pekerjaan rumah KPK. Enam juta koruptor kakap harus di bekuk dan dijebloskan ke penjara. Gimana jika tidak ada KPK, mungkin dari 6 juta koruptor kakap beranak pinak menjadi 100 koruptor kakap plus teri di Indonesia, mulai dari tingkat elit hingga tingkat RT bisa ada.

Semoga saja KPK selalu kuat, karena pastinya musuh koruptor yang belum terjerat jaring KPK lumayan banyaknya. Bukan rahasia umum jika terjadi kegaduhan jika berkaitan dengan KPK, sampai-sampai masyarakat mengumpulakan coin sebagai rasa simpati untuk membangun gedung KPK baru-baru ini.  Kejadian itu jelas sekali, jika KPK memang masih musuh besar dari jutaan koruptor yang masih bebas berkeliaran. 

Untuk KPK dan seluruh pegiat Anti Korupsi, saat ini masyarakat yang tidak korupsi masih lebih banyak dari koruptor yang terlahir. Semua pasti dukung KPK untuk tetap ada dan terus ada hingga Koruptor hilang satu per satu ditelan jaman, meski oleh waktu yang tidak bisa ditentukan kapan korupsi di Indonesia akan hilang.